Jakarta, Jatengpers – Presiden Joko Widodo mengatakan laju inflasi di Indonesia per Mei 2024 pada angka 2,84 persen merupakan salah satu capaian yang terbaik di dunia.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2024 di Gedung Istana Negara Jakarta pada Jumat, 14 Juni 2024.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya ke tim pengendalian inflasi yang telah bekerja keras, sehingga yang terakhir pada Mei yang lalu inflasi kita berada di angka 2,84 persen. Ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia,” katanya.
Menurut Jokowi, situasi inflasi saat ini relatif lebih baik dari kondisi sepuluh tahun lalu di Indonesia yang berada pada angka 9,6 persen.
Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan seluruh pemangku kebijakan di daerah untuk melihat inflasi sebagai persoalan penting yang perlu mendapat atensi.
Baca Juga: Jokowi Buat Vlog Usai Timnas Indonesia Kalahkan Filipina
Jokowi mengapresiasi kiprah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang telah membuka sistem informasi inflasi di seluruh daerah di Indonesia.
“Saya tahu, setiap minggu oleh Mendagri diabsen satu per satu inflasinya berapa, dibuka secara gamblang berapa angkanya, di provinsi ini, di kabupaten ini, di kota ini, sehingga semuanya tahu,” katanya.
Selain itu, dalam setiap kesempatan kunjungan kerja ke berbagai daerah, Presiden Jokowi juga kerap mengecek situasi inflasi di daerah setempat.
“Setiap ke daerah juga yang saya tanyakan sekarang selalu inflasinya berapa, pertumbuhan ekonomi berapa Pak Bupati, Pak Walikota? Selalu saya tanyakan itu supaya kita semuanya peduli terhadap hal yang sangat penting,” katanya.
Jokowi menambahkan, situasi ekonomi nasional dalam kondisi segar, dengan laju inflasi 2,84 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,11 persen.
“Ini segar-segar kalau seperti ini, tapi kita harus tetap waspada, hati-hati tidak boleh lengah, tantangan ke depan tidak mudah,” katanya.
Agenda Rakornas tersebut dihadiri secara langsung oleh seluruh pejabat gubernur di Indonesia, sedangkan pejabat wali kota dan bupati hadir secara daring. (ant/jey)
