Jepara-Jatengpers.com-Menjelang masa kampanye Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jepara semakin gencar mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada yang aman, damai, dan kondusif. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar pada Selasa (24/9/2024) di Aula Gedung OPD Bersama, yang dihadiri oleh para petinggi desa, lurah, serta perwakilan dari Forkopimda.
Pemerintah Kabupaten Jepara, melalui Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Jepara, Edy Marwoto, yang mewakili Penjabat (Pj) Bupati Jepara, menekankan peran penting petinggi desa dan lurah dalam menjaga netralitas selama tahapan pilkada.
“Peran petinggi dan lurah sangat strategis karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Profesionalisme, integritas, dan netralitas harus dijunjung tinggi demi menjaga kredibilitas pelaksanaan pilkada serta mencegah potensi konflik di tingkat desa dan kelurahan” ujar Edy.
Edy Marwoto juga mengingatkan para petinggi desa untuk mengajak seluruh perangkat desa, termasuk carik, agar turut menjaga netralitas dan keamanan wilayah.
“Netralitas kita semua adalah kunci untuk memastikan proses demokrasi ini berjalan dengan baik, adil, dan transparan. Komunikasi dan sinergi dengan Bawaslu, KPU, serta aparat penegak hukum harus terus dibangun agar setiap potensi masalah bisa segera ditangani” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara, Sujiantoko, dalam sambutannya, menggarisbawahi pentingnya peran para pemangku desa dalam mendukung pelaksanaan teknis distribusi sumber daya manusia untuk pilkada.
“Di Jepara, kami membutuhkan 1.743 pengawas TPS dan kurang lebih tujuh kali 1.743 anggota KPPS. Ini memerlukan SDM yang banyak, yang sebagian besar berada di desa dan wilayah masing-masing” jelas Sujiantoko.
Ia juga menekankan bahwa perbedaan pilihan dalam pilkada adalah hal yang wajar, namun tetap harus diimbangi dengan menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah masyarakat.
“Memiliki pilihan berbeda adalah hak setiap warga, namun menjaga kesatuan dan kedinamisan dalam membangun masyarakat jauh lebih penting daripada fanatisme yang bisa memecah belah. Mari kita prioritaskan kemaslahatan bersama” ujar Sujiantoko.
Bawaslu bersama Pemerintah Kabupaten Jepara terus bersinergi untuk menjaga netralitas ASN dan perangkat desa agar proses Pilkada 2024 berlangsung dengan lancar, tanpa gangguan yang dapat merusak tatanan demokrasi.
Sumber : Humas Pemkab