Pati, Jatengpers.com – Mandeknya pencairan beasiswa mahasiswa kurang mampu selama tiga bulan terakhir memunculkan sorotan terhadap proses transisi pemerintahan di Kabupaten Pati. Program yang digagas pada masa kepemimpinan Bupati nonaktif Sudewo itu kini tersendat di tengah pergantian kepemimpinan kepada Plt Bupati Risma Ardhi Chandra.
Akibat keterlambatan pencairan sejak April 2026 tersebut, seorang mahasiswa berprestasi dari keluarga petani dikabarkan terpaksa menghentikan kuliahnya karena kesulitan biaya.
Program beasiswa yang dibiayai melalui dana CSR sejumlah perusahaan, Bank Jateng, dan Baznas Pati sebelumnya menjadi salah satu program unggulan Sudewo di bidang pendidikan. Program ini menyasar mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tinggi.
Namun memasuki masa transisi pemerintahan pasca-nonaktifnya Sudewo, pencairan bantuan tersebut justru mengalami hambatan. Hingga memasuki bulan ketiga, ratusan mahasiswa penerima manfaat belum menerima bantuan yang biasanya digunakan untuk menopang kebutuhan pendidikan mereka.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai keberlanjutan program-program yang telah berjalan sebelumnya. Terlebih, beasiswa tersebut menyangkut langsung masa depan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Sutomo, salah satu orang tua penerima manfaat, mengungkapkan bahwa bantuan terakhir diterima pada Maret 2026. Setelah itu, tidak ada lagi pencairan hingga Juni. “Untuk saat ini mulai April, Mei sampai Juni belum ada cair,” ujarnya.
Menurutnya, keterlambatan tersebut mulai berdampak serius terhadap mahasiswa penerima manfaat. Bahkan, satu mahasiswa dari keluarga petani dikabarkan terpaksa keluar dari bangku kuliah karena tidak mampu membiayai pendidikan.
“Ada satu anak yang memang cerdas, tetapi karena kondisi ekonomi keluarganya hanya mengandalkan hasil pertanian, sekarang fix keluar kuliah,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah daerah membantah program tersebut berhenti. Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyebut proses pencairan masih berjalan. Sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati menyatakan berkas pencairan telah diproses dan saat ini berada di pihak perusahaan pemberi CSR.
Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai penyebab keterlambatan pencairan yang telah berlangsung selama tiga bulan.
Bagi para orang tua penerima manfaat, persoalannya bukan lagi soal administrasi. Mereka berharap transisi kepemimpinan di Kabupaten Pati tidak mengorbankan program pendidikan yang selama ini menjadi harapan anak-anak kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Pergantian pemimpin seharusnya tidak menghentikan pelayanan kepada masyarakat. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar program, melainkan masa depan ratusan mahasiswa yang menggantungkan harapan pada beasiswa tersebut.
